ihsan masagi

Hystory
  • Berangkat dari semangat para pengusaha pengusaha Indonesia serta sejumlah stakeholders masyarakat lainnya yang tergerak untuk menanamkan jiwa Nasionalis yang kuat dan Tekad untuk menunjang dalam Rangka program kerja Pemerintah dalam bidang Reformasi mental demi terciptanya Indonesia Bebas Pungli, dengan di komando dan diinspirasi oleh Letkol.CPM Endang Agustian SH.MH semakin membangkitkan semangat kami untuk bersama sama bergandengtangan dan bahu membahu berjuang demi Tujuan Tersebut.
  • Perpres No87/2016 Menjadikan Dasar dalam wadah pergerakan ini.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AD / ART.

YAYASAN MASYARAKAT ANTI PUNGLI INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT  PERIODE 2019 – 2021

 

 

PASAL  1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Yayasan ini bergerak dan memakai nama MASYARAKAT ANTI PUNGLI INDONESIA disingkat MAPI, Berkedudukan di Jalan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

WAKTU

Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan di mulai sejak tanggal ……………. Januari, dua ribu sembilan belas berdasarkan Akta Notaris oleh Pejabat dan Pembuat Akta Tanah.

PASAL 3

AZAS DAN DASAR

Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan MAPI ini adalah   :

  1. membangun kesadaran masyarakat yang peduli bahaya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, serta kelompok masyarakat lainnya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegahnya dari dalam bentuk apapun.
  2. menumbuhkan kegiatan yang bersifat sosial dan menggalang solidaritas sosial masyarakat di lingkungan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) dan di seluruh masyarakat pada umumnya sehingga tercipta kerjasama yang baik demi terciptanya tujuan yang di inginkan.
  3. Menjadi forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat, Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) untuk upaya penanggulangan kerusakan mental dan moral yang dilakukan oleh oknum pemerintah maupun pihak swasta, serta kelompok masyarakat tertentu pada segala sektor baik didarat, laut maupun di udara seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut di atas sebagai tujuan pemberdayaan masyarakat serta lingkungan agar tercipta masyarakat yang anti pungutan liar pada semua bidang.
  5. untuk merealisasikan poin pada nomor 4 tersebut, maka Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) menggunakan buku pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan SOP dan PO.
  6. menjalankan peran dan fungsi Yayasan MAPI sabagaimana dalam buku petunjuk pelaksanaan.
  7. Turut serta dan membantu program pemerintah dalam hal pencegahan bahaya pungutan liar sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun 2016

PASAL   5

USAHA – USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) ini akan menjalankan  usaha-usaha yang dapat di lakukan kegiatan-kegiatan sabagai berikut   :

  1. Merencanakan, mengelola dan melakukan kerjasama, baik yang di program oleh pemerintah maupun kalangan swasta, tentang pemberdayaan masyarakat dari hulu ke hilir dan kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang tidak melanggar etika tentang kejahatan pungli.
  2. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kolaborasi dalam bidang pembangunan infrastruktur SDM dan suprstruktur sebagaimana pada no 1.
  3. Melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, penelitian(survey), dan penyuluhan.
  4. Memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat, berupa bimbingan atau dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk menghilangkan praktek pungli, dengan tetap berdasarkan aturan-aturan yng ditetapkan oleh MAPI.
  5. Mendirikan lembaga pelatihan anti pungli untuk mencetak relawan anti pungli yang diharapkan bisa menjaga semangat anti pungli.
  6. Memfasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia.
  7. Mempublikasikan berita atau tulisan media dan para pakar yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Yayasan MAPI.
  8. Menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintaha baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
  9. Melakukan pengawasan di segala bidang agar tujuan dan semangat anti pungli tetap jalan, sehingga dianggap perlu proaktif dari semua stake holder dalam usaha tersebut.
  10. Membuat usaha yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bebas pungli khususnya yang dibina oleh Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  11. Dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan yayasan dalam arti kata dan ruang lingkup yang seluas-luasnya.

PASAL  6

KEKAYAAN YAYASAN

  1. Kekayaan Yayasan MAPI terdiri atas  :
  2. Kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
  3. Bantuan sumbangan atau sokongan dari yayasan atau lembaga manapun juga para dermawan yang berasal dari berbagai pihak baik dari dalam maupun yang berasal dari luar negri, baik dalam bentuk financial, barang bergerak atau tidak bergerak yang sifatnya instan dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
  4. Bantuan dari swasta/non pemerintah.
  5. Hibah-hibah biasa ataupun hibah-hibah wasiat.
  6. Hasil-hasil kegiatan usaha yayasan serta penerimaan lainnya yang sah.
  7. Pendapat-pendapatan dari donasi yang sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan.
  8. Kekayaan berupa uang tunai yang tidak terpakai atau tidak diperlukan oleh yayasan di simpan dalam sebuah rekening bank yang ditunjuk oleh yayasan atau di urus menurut cara yang di tentukan oleh Dewan pengurus.

PASAL  7

PERANGKAT DEWAN

Perankat Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) terdiri dari  :

  1. Dewan pendiri
  2. Dewan pembina
  3. Dewan Penasehat
  4. Dewan pengawas
  5. Dwan Kode Etik
  6. Dewan Pengurus
  7. g.Direktur-direktur

 

PASAL  8

TENTANG DEWAN PENDIRI

  1. Dewan pendiri adalah kekuasaan tertinggi dalam Yayasan MAPI
  2. Keanggotaan Dewan pendiri, yaitu  :
  3. Para pendiri.
  4. Orang-orang yang diangkat rapat Dewan pendiri, karena di anggap berjasah moril maupun materil pada Dewan, dan atau yang bersangkutan di perlukan oleh Dewan.
  5. Orang yang diangkat oleh rapat Dewan pendiri, karena menggantikan anggota Dewan pendiri yang keluar dari keanggotaan Dewan pendiri dan / atau keluar dari kepengurusan / keanggotaan Dewan dangan alasan apapun.
  6. Keanggotaan Dewan pendiri berakhir karena
  7. Permintaan sendiri
  8. Meninggal dunia
  9. Di taruh di bawah pengakuan
  10. Dinyatakan pailit oleh pengadilan
  11. Di keluarkan atas putusan rapat dewan pendiri atas keputusan Dewan Pengawas
  12. Bilamana anggota Dewan pendiri meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, tetapi manakala lebih dari satu ahli waris maka para ahli waris menunjuk salah satu dari mereka sebagai perwakilan yang disetujui oleh rapat Dewan pendiri.
  13. Pengangkatan anggota Dewan pendiri di lakukan dalam suatu rapat khusus dewan pendiri, bahwa keputusan rapat dewan pendiri adalah sah bila di hadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dewan pendiri dan setujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota dewan pendiri yang hadir.

PASAL  9

TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PENDIRI

Dewan pendiri menjalankan tugas dan kewenangan:

  1. Mengadakan pengawasan dan pembinaan mengenai jalannya yayasan
  2. Memeriksa dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban tahunan yang diajukan Dewan pengurus.
  3. Menerima dan mengesahkan laporan pertangung jawaban tahunan yang diajukan oleh Dewan pengurus.
  4. Mengesahkan segala peraturan-peraturan yang di buat dan di ajukan oleh Dewan pengurus.
  5. Mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Dewan pengurus.
  6. Memutuskan segala persoalan yang tidak dapat di putuskan oleh Dewan pengurus.
  7. Memberikan nasehat kepada Dewan pengurus diminta maupun tidak diminta, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya Yayasan.

 

PASAL  10

RAPAT DEWAN PENDIRI

  1. Dewan pendiri mangadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau setiap waktu atas permintaan Dewan pengurus dan / atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan pendiri meminta untuk mengadakan rapat, dengan menyatakan kehendaknya dan masalah-masalahnya secara tertulis kepada anggota Dewan pendiri.
  2. Rapat Dewan pendiri akan di pimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan pendiri yang hadir.
  3. Rapat Dewan pendiri dianggap sah apabila di hadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan pendiri, baik hadir secara langsung maupun melalui kuasa dan semua masalah yang di putuskan harus disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota Dewan pendiri yang hadir.
  4. Tiap-tiap anggota Dewan pendiri berhak mengajukan satu suara, kecuali di tentukan lain dari suatu persertujuan bersama dari anggota Dewan pendiri.

PASAL  11

TENTANG DEWAN PENGURUS

  1. Dewan pengurus adalah Dewan yang mengurus dan memimpin jalannya Yayasan.
  2. Dewan pengurus Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) terdiri dari sekurang-kurangnya  :
  3. Seorang ketua atau lebih
  4. Seorang sekretaris atau lebih
  5. Seorang bendahara atau lebih
  6. Jabatan dalam Dewan pengurus dapat di jabat rangkap oleh anggota pendiri.
  7. Anggota Dewan pengurus di angkat dan di berhentikan oleh rapat Dewan pendiri, untuk jabatan  2 (dua) tahun dan dapat di angkat kembali dengan waktu yang sama.
  8. Menyimpan dari ketentuan tersebut di atas, anggota Dewan pengurus sewaktu-waktu dapat di berhentikan oleh rapat Dewan pendiri, bila dipandang anggota Dewan pengurus yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau merugikan yayasan.
  9. Dewan pengurus dalam menjalankan jabatannya bertanggung jawab kepada Dewan pendiri.

 

PASAL 12

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

  1. Keanggotaan Dewan pengurus berakhir karena :
  2. Meninggal dunia,
  3. Mengundurkan diri, setelah mempertanggung jawabkan kepengurusannya di hadapan Dewan pendiri,
  4. Di nyatakan pailit atau di taru di bawah pengampunan (curatele),
  5. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.
  6. Pemberhentian anggota Dewan pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai melakukan tindakan-tindakan, baik didalam atau diluar lingkungan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) :
  7. Putusan pemberhentian diadakan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang diberhentikan itu diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat yang diadakan mengenai hal tersebut dihadapan rapat Dewan pendiri.

PASAL  13

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

  1. Para anggota Dewan pengurus sebagai suatu kesatuan berkewajiban untuk mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya yayasan, dengan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus dan mendayagunakan kekayaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) dengan sebaik-baiknya termasuk  :
  2. Menyusun anggaran rumah tangga;

Aturan-aturan yayasan dan rencana kerja.

  1. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan dan kekayaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  2. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan berguna untuk pengembangan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  3. Ketua dan sekretaris mewakili Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) di dalam melakukan tindakan, baik yang bersifat pengurusan maupun bersifat kepemilikan, mengikat Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) dengan pihak lain, dan bila menyangkut masalah keuangan, maka bendahara turut mewakili Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), akan tetapi dengan pembahasan bahwa untuk  :
  4. Meminjam atau untuk meminjamkan uang Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI)
  5. Membeli, menjual, membebani dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI)
  6. Mengikat Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) sebagai penjamin
  7. Menggadaikan barang-barang kepunyaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), maka haruslah mendapatkan persetujuan tertulis dari dan/atau memperoleh kekuasaan penuh dari rapat Dewan pendiri.
  8. Didalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi akhir tahun buku Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), Dewan pengurus diwajibkan telah menyusun laporan mengenai pekerjaan-pekerjaan dan hasil usaha Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) dari tahun yang lampau untuk dipertanggung jawabkan pada rapat Dewan pendiri.

 

PASAL  14

RAPAT DEWAN PENGURUS

  1. Dewan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh ketua atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Dewan pengurus yang memberitahukan kehendak secara tertulis kepada ketua.
  2. Dalam rapat dewan pengurus, maka ketua memimpin rapat itu jika ketua tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh wakil ketua yang hadir.
  3. Rapat Dewan pengurus di anggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan pengurus.
  4. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi seperti yang ditetapkan dalam ayat 3 (tiga) maka di dalam waktu sedikitnya 14 (empat belas) hari setelah rapat tersebut dapat diputuskan secara sah mengenai semua hal yang dibicarakan dalam rapat, asal rapat menganggap perlu sekalipun dalam rapat itu quorum sebagaimana di maksud dalam ayat 3(tiga) tidak dipenuhi.
  5. Semua keputusan di ambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dengan cara lain di dalam anggaran dasar ini.
  6. Tiap-tiap anggota Dewan pengurus mempunyai hak atas satu suara dalam rapat-rapat.
  7. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, pimpinan rapat dapat memutuskan menurut kebijaksanaan yang di anggapnya baik bagi kepentingan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).

PASAL  15

TENTANG KEANGGOTAAN

  1. UMUM:
  2. Keanggotaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) terdiri dari orang-orang yang terpilih untuk mewakili kelompok tersebut di bawah ini, menurut tata cara pemilihan yang di atur dalam anggaran rumah tangga.
  3. Tokoh masyarakat,
  4. Pengusaha, profesional
  5. Organisasi sosial dan kemasyarakatan,
  6. Kelompok perempuan,
  7. Tokoh pemuda atau tokoh agama, dan
  8. Aparatur daerah dalam kapasitasnya sebagai pribadi.
  9. Tiap-tiap anggota berhak untuk  :
  10. Memilih dan dipilih,
  11. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggrakan oleh Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI),
  12. Mengeluarkan suara dalam rapat pengurus.
  13. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk :
  14. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) untuk memahami dan mentaati serta tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain dari yayasan,
  15. Turut menyumbangkan tenaga dan pikiran atau keahliannya apabali Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) memerlukannya.
  16. Keanggotaan berakhir karena
  17. Atas permintaan sendiri
  18. Meninggal dunia
  19. Berdasarkan keputusan rapat pengurus yang disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap tujuan dan cita-cita MAPI

 

  1. RAPAT PENGURUS
  2. Rapat pengurus mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi setelah dewan pendiri dalam Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI)
  3. Rapat tahunan pengurus diadakan setiap tahun dalam bulan Desember dengan cara  :
  4. Laporan tahunan Dewan pengurus terutama mengenai pemberian tanggungjawab dalam hal keuangan dan jalannya Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) serta hal-hal lainnya yang di anggap penting
  5. Pembentukan panitia kegiatan
  6. Pemilihan anggota-anggota dewan pengurus baru
  7. Hal yang di anggap perlu
  8. Selain dari rapat yang di maksud dalam ayat ke -2 pasal ini, maka Dewan pengurus :
  9. Berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat anggota sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
  10. Harus mengadakan rapat anggota apabila sekurang-kurangnya 1/3(sepertiga) bagian dari anggaran dasar untuk sesuatu hal di perlukan keputusan dari rapat anggota.
  11. Para pengurus Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum rapat anggota itu dilaksanakan dan di umumkan di papan pengumuman di kantor Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  12. Pada pemberitahuan tentang rapat pengurus harus disebut acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
  13. Semua pengurus yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
  14. Rapat di pimpin oleh ketua, jika ketua tidak hadir maka pengurus lainnya yang ada memilih dari mereka seorang pejabat ketua sesuai dengan hirarki organisasi.
  15. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 15 ayat ke-2 anggaran dasar ini, rapat pengurus sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  16. Keputusan rapat diambil sedapat mungkin, dengan jalan menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
  17. Jika dalam rapat itu jumlah pengurus yang hadir tidak mencukupi dari persyaratan (tidak quorum), dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang pengurus yang hadir dapat mengambil keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu di adakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu di ambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
  18. Dalam rapat pengurus ini masing-masing pengurus berhak mengeluarkan satu suara.
  19. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan suara yang tidak setuju sama banyaknya maka di adakan pemungutan ulang, dan apabila pemungutan ulang tadi sama banyaknya antara jumlah suara yang sah dengan jumlah suara yang batal, maka keputusan ini di ambil dengan jalan undian. Dan pemungutan suara dengan hal-hal lainnya di lakukan dengan secara lisan. Apabila suara-suara yang setuju sama jumlahnya, maka usul di anggap ditolak.

 

PASAL  16

PEMBUKUAN  YAYASAN

  1. Tahun buku Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) di mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai akhir bulan Desember, tiap-tiap tahun pada tiap akhir bulan Desember, Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) mengadakan penutupan pembukuan, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2019.
  2. Dewan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan lengkap dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Yayasan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tutup buku.
  3. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut baru di anggap sah setelah di sahkan oleh rapat Dewan pendiri.
  4. Dalam hal penyampaian laporan keuangan, laporan dianggap sah dengan adanya keterangan resmi dari lembaga konsultan publik resmi yang ditunjuk yayasan.

PASAL  17

PERUBAHAN ANGGARAN

  1. Untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan anggaran dasar Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), maka di perlukan suatu rapat Dewan pengurus dan Dewan pendiri yang khusus di adakan untuk maksud tersebut.
  2. Undangan untuk menyelenggarakan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus di sampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebut pokok-pokok acara rapat.
  3. Rapat Dewan pengurus dan Dewan pendiri seperti yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat mengambil keputusan untuk merubah atau menambah ketentuan-ketentuan anggaran dasar Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) jikalau  :
  4. Rapat itu di hadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah anggota Dewan pengurus dan Dewan pendiri.
  5. Keputusan itu di setujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota Dewan pengurus dan Dewan pendiri yang menghadiri rapat tersebut.

 

PASAL  18

PEMBUBARAN YAYASAN

  1. Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) ini hanya dapat di bubarkan oleh rapat Dewan pendiri berdasarkan pertimbangan, bahwa kekayaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) telah demikian berkurang, sehingga tidak cukup untuk mewujudkan maksud dan tujuan yayasan atau karena hal-hal peenting lainnya.
  2. Putusan rapat Dewan pendiri dan Dewan pengurus untuk membubarkan Yayasan harus dilakukan oleh rapat yang khusus di adakan untuk maksud tersebut, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan sabagaimana di atur dalam pasal 12.
  3. Jika Yayasan ini dibubarkan maka rapat Dewan pengurus dan Dewan pendiri mewajibkan menunjuk 3(tiga) orang baik di antara mereka sendiri ataupun pihak lain untuk membereskan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan beban Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
  4. Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) ini berakhir setelah laporan likuidasi di sahkan oleh rapat Dewan pendiri, dalam hal masih ada sisa kekayaan Yayasan, maka rapat Dewan pendiri, dapat menetapkan peruntukan sisa kekayaan Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan.

 

PASAL  19

HAL-HAL LAIN

Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan di atur lebih lanjut oleh Dewan pengurus dalam anggaran rumah tangga dan atau aturan-aturan lainnya, dengan ketentuan bahwa bila anggaran dasar ini dan anggaran rumah tangga yang akan diatur kemudian tetap berpedoman pada anggaran dasar ini, tetapi bila ada pasal-pasal yang kontradiksi, maka hal itu akan di putuskan oleh rapat Dewan pengurus untuk mengambil keputusan.

PASAL  20

KETENTUAN PENUTUP

Mengenai hal ini dan segala akibatnya, maka penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada wilayah hukum kepaniteraan pengadilan negeri dimana kantor pusat Yayasan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) berada.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL  :  22  DESEMBER  2018

DEWAN PENDIRI

YAYASAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR (MAPI)