Masyarakat Anti Pungli Indonesia Dibentuk Untuk Upaya Berantas Pungli


KBRN, Bandung : Fenomena pungli yang terjadi saat ini bisa dikatakan marak dan lebih berbahayak serta cakupannya lebih luas daripada korupsi, pungli sering terjadi tanpa disadari oleh masyarakat misalnya dalam pembuatan identitas pribadi, proses administrasi pernikahan, kegiatan sekolah, pembangunan tempat dan proses perizinan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dibentuk terkait maraknya kegiatan pungutan liar yang dapat merusak sendi sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, atas landasan tersebut masyarakat perduli anti pungli membentuk Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) yang direspon positif oleh Satgas Siber Pungli RI, sebagai kelompok kerja (Pokja) yang ada di daerah untuk membantu mengungkap praktik pungli diberbagai bidang.

Ketua MAPI Budi Santoso menyatakan pada saresehan dan lounch adentity MAPI di Bandung, melalui website www.mapisaberpungli.co.id masyarakat dapat memberikan laporan dugaan pungli tersebut, dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data yang valid, setelah itu pihak MAPI akan bersinergi dengan Satgas Saber Pungli RI untuk melakukan langkah selanjutnya dalam pengungkapan dugaan pungli tersebut.

“Melalui www.mapisaberpungli.co.id disitu lengkap dijabarkan siapa MAPI, historis MAPI, kenapa berhubungan dengan Satgas siber pungli, serta terdapat bagaimana cara pelaporan masyarakat umum, dan laporannya harus valid, karena kita punya tim yang verifikasi laporan dari masyarakat, kalau tidak valid tidak akan diteruskan, dan kedepan kita akan membuat statistik dan disinergikan dengan Satgas Saber Pungli  bidang dan isu mana yang sering terjadi pungli, agar fokus dalam pendataan ” ungkap Budi, di Hotel Aston Jalan Pasteur Bandung, kamis (10/1/2019).

Senada dengan itu ketua Tim Rekomendasi Pokja Pencegahan Satgas Pungli RI Letkol CPM Endang Agustian mengatakan MAPI menjadi pokja satgas pungli yang ada di wilayah dalam membantu mengungkap kegiatan pungutan liar, tugas yang diemban MAPI mengumpulkan data kasus pungli dan bukan sebagai eksekutor, Endang mengatakan  penindakan ada pada ranah yang berwenang, namun satgas saber pungli mengawal eksekusi tersebut.

Dengan demikian dalam mengimplementasikan perpres no 87 tahun 2016 terkait praktik pungli, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli, yang sangat merugikan masyarakat karena perbuatan tersebut sama dikategorikan dengan korupsi. (Reng)

sumber >> http://rri.co.id/bandung/post/berita/621988/seputar_jabar/masyarakat_anti_pungli_indonesia_dibentuk_untuk_upaya_berantas_pungli.html