Developer Dan Pemborong Jangan Berikan Uang Pungutan Liar Ke Oknum Pejabat


KARAWANG– Acara Focus Group Discussion (FGD) antara Satgas Saber Pungli RI dengan Developer dan Pemborong proyek pemerintah yang diselenggarakan oleh MAPI (Masyarakat Anti Pungli Indonesia) di Hotel Swiss Bell In Karawang, beberapa waktu lalu menghasikan beberapa kesimpulan yang sangat bermanfaat.

Sekretaris Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli RI, Letkol CPM Endang Agustian selaku keynote speaker menegaskan sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli dan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap penerima dan pemberi uang pungli dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidana.

“Saya imbau developer dan pemborong jika mengurus sesuatu ke pemerintah bayarlah PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Pajak resmi saja jangan kasih-kasih yang lain karena sesuai aturan penerima dan pemberi bisa terjerat hukum,” ujar Endang.

Karena selama ini disinyalir beberapa oknum pegawai pemerintah di Karawang gemar melakukan pungutan liar salah satunya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sudah menjadi rahasia umum dimana pihak pemborong dimintai uang pungli sebesar 8 sampai 10 persen dari nilai proyek.

Selain imbauan tadi, Endang juga mengapresiasi komunitas Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) yang merupakan underbouw Satgas Saber Pungli merupakan agen informasi yang sangat dibutuhkan Satgas.

“MAPI itu gerakan moral, ini komunitas yang juga berperan sebagai agennya Satgas Saber Pungli untuk memberikan informasi karena tanpa informasi Satgas tidak bisa bekerja maksimal,” ujarnya.